Di Tengah Bencana Gempa, Pemerintah Turki Adili 100 Orang Lebih yang Lalai dalam Membangun Gedung dan Rumah

Djakarta Nexus - gempa bumi Turki yang menewaskan lebih dari 28.000 orang memicu protes dari masyarakat Turki yang menuntut pertanggung-jawaban dari pemerintah Turki.

Alhasil, di tengah proses evakuasi korban gempa, pemerintah Turki melakukan penyelidikan kelalaian dan pelanggaran peraturan bangunan.

Pihak berwenang Turki telah melakukan penangkapan terhadap lebih dari seratus kontraktor, arsitek dan insinyur yang berperan dalam pembangunan gedung-gedung yang runtuh akibat gempa bumi terbesar dalam sejarah Turki.

Baca Juga: Lokasi Samsat Keliling Di Jadetabek Hari Ini

Wakil Presiden Turki, Fuat Oktay mengatakan pada minggu lalu polisi telah mengidentifikasi 131 tersangka yang berperan dalam pembangunan gedung-gedung yang runtuh. Selain itu, perintah penahanan kepada 113 orang telah dikeluarkan.

Mereka yang ditahan telah dikenai dakwaan mulai dari pelanggaran peraturan bangunan hingga pembunuhan yang ceroboh.

Menteri Kehakiman, Bekir Bozdag mengatakan bahwa meskipun pemerintah saat ini memprioristakan upaya penyelematan, "proses peradilan akan menyusul, di mana pada saat itu" semua orang yang melakukan kelalaian dan kesalahan akan dimintai pertanggung-jawaban," yang dikutip oleh djakartanexus.com dari sputniknews.com, pada, 13 Februari 2023.

Baca Juga: Perlu Diperhatikan Dengan Baik, KTP Digital dan KTP Elektronik, Apakah Sama?

Sekarang Kementerian Kehakiman mengarahkan kantor-kantor kejaksaan setempat untuk membentuk "Departemen Investigasi Kejahatan gempa Bumi" di 10 Provinsi dengan keadaan darurat.

Selain itu, sekitar 50 orang sejauh ini telah diciduk karena melakukan penjarahan setelah gempa bumi. Sebuah video yang diunggah ke media sosia menunjukkan para pengamat berusaha memukuli seorang tersangka penjarah yang berusaha ditahan oleh polisi.

Baca Juga: Lokasi Samsat Keliling Di Jadetabek Hari Ini

Jumlah korban di Turki dan suriah akibat gempa mendekati angka 30.000 orang karena tim penyelamat terus berjuang tidak hanya menghadapi berbagai elemen tetapu juga geopolitik.

Sementara bantuan kemanusiaan telah mengalir deras ke Turki, sedangkan Suriah bagian Selatan sebagian besar dibiarkan kedinginan. Meskipun ada jeda selama enam bulan, sanksi ekstrateritorial yang diberlakukan oleh AS terhadap warga Suriah di bawah apa yang disebut "Caesar Act" membuat warga Suriah hampir tidak mungkin melakukan transaksi normal dan mempersulit kerja sama dengan kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan internasional.***