Kenangan Presiden Jokowi dengan Insan Pers dan Kontroversi Hari Pers Nasional Indonesia

Djakarta Nexus - Dalam peringatan Hari Pers Nasional di Deli Serdang, Sumatera Utara, Presiden Jokowi menyampaikan peranan pers dalam dinamika karir politiknya hingga menjadi Presiden Republik Indonesia.

Menurut Presiden Jokowi, tanpa peranan pers dia yang orang biasa tidak akan menjadi Presiden RI. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi mengingatkan peranan besar pers dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai sekarang.

Ungkapan Presiden Jokowi cukup menggambarkan betapa pers memiliki peranan besar terhadap dinamika sosial dan politik bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, tidak heran kontribusi besar tersebut diperingati dalam bentuk Hari Pers Nasional setiap 9 Februari.

Baca Juga: HYBE Tandatangani Kontrak Ekslusif dengan Lee Sooman, Bakal Akuisisi 14,8% Saham dari SM Entertainment

Akan tetapi, asal-usul Hari Pers Nasional tidak lepas dari kontroversi dan kepentingan politik Orde Baru di bawah kendali Soeharto.

Secara historis Hari Pers Nasional 09 Februari ditetapkan oleh rezim Orde Baru berdasarkan Keputusan Presiden/Keppres Nomor 5 tahun 1985. Usulan soal Hari Pers Nasional sudah berlangsung sejak tahun 1978 ketika Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI kongres di Padang, Sumatera Barat.

Alasan dalam Keppres Nomor 5 tahun 1985 salah satunya adalah mengembangkan kehidupan pers nasional Indonesia sebagai pers yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila. Sedangkan alasan ditetapkannya tanggal 9 Februari berdasarkan tanggal pembentukan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia tahun 1946 sebagai satu-satunya organisasi wartawan yang diakui Orde Baru.

Baca Juga: Harapan Selebritas Nasional pada Hari Pers Nasional agar Mendidik dan Mencerahkan Publik

Penetapan Hari Pers Nasional berdasarkan kelahiran PWI tahun 1946 adalah kejanggalan karena dinamika pers dalam revolusi kemerdekaan Indonesia sudah berlangsung jauh sebelum tahun 1946.

Pada zaman pergerakan anti-kolonialisme Belanda, para jurnalis dan aktivis radikal di Hindia Belanda telah mendirikan organisasi wartawan pada 1914 yakni "Indlandshce Journalisten Bond" atau IJB, salah satu tokohnya adalah Mas Marco Kartodikromo. Selain itu, "Sarekat Journalists Asia" pada 1925, "Perkoempoelan Kaoem Journalists (1931) dan "Persatoean Djurnalis Indonesia (1940).

Selain itu, pada masa awal modernitas mulai berkembang di Hindia Belanda bersamaan dengan kebijakan politik etis Kolonialisme Belanda, kesadaran tentang penindasan di Hindia Belanda mulai tertuang dalam bentuk pers yang dirintis oleh Tirto Adhisoerjo sekitar tahun 1907 dengan nama "Medan Prijaji."

Baca Juga: Presiden Jokowi Mengingat Jasa Pers dalam Karir Politiknya dan Politik Harapan bagi Publik

Takashi Shiraisi dalam "Zaman Bergerak" mengatakan Tirto sebagai orang Hindia Belanda pertama yang menggerakan bangsa lewat tulisan. Tirto menjadi inspirasi format perjuangan nasional modern yaitu koran dan organisasi sosial.

Ini juga diakui oleh Ki Hadjar Dewantara bahwa Tirto Adhisoerjo adalah wartawan modern yang menarik perhatian karena lancar dan tajam tulisannya saat itu.